Pengamat: Angkutan Umum Harus Dibenahi Jika ERP Diterapkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Transportasi dari Universitas Indonesia, Mohammed Ali Berawi mengatakan sistem pembatasan kendaraan dengan menggunakan electronic road pricing (ERP) bisa efektik menggantikan sistem 3 in 1. Namun menurutnya sebelum ERP diberlakukan, Pemprov DKI Harus terlebih dahulu membenahi angkutan umum.

Ali mengatakan dengan diterapkannya sistem ERP, maka jumlah kendaraan bermotor yang melintas di Jakarta akan dibatasi. Agar sistem ini efektif, maka harus ditunjang dengan pembenahan sarana angkutan umum.

"Benahi angkutan umum, sehingga warga mempunyai bisa berpindah dari kendaraan pribadi. Selain itu siapan MRT dan LRTnya dong," katanya, Rabu (30/3).

Terkait penghapusan sistem 3 in 1, Ali pun sepakat hal itu dilakukan, sebab sistem 3 in 1 bisa 'diakali' dengan menyewa Joki. Sedangkan jika ERP diterapkan maka hal itu bisa memberikan pemasukan bagi daerah.

"Misalkan dibanding Anda keluar uang untuk joki. Mending uangnya distorkan publik untuk ke negara, untuk membangun fasilitas transportasi publik lebih baik," ujarnya.

Selain itu, uang iuran dari ERP juga bisa digunakan untuk membangun pedestarian yang lebih baik.